BADUNG,MENITINI.COM – Pemerintah Kabupaten Badung menegaskan komitmennya memperkuat kelembagaan adat sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah berbasis nilai-nilai kultural Bali. Penegasan itu disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri Pesamuan Agung Lokasabha XII Maha Gotra Pasek Sanak Sapta Rsi (MGPSSR) Provinsi Bali di Ruang Kertha Gosana, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Badung, Minggu (21/12).
Adi Arnawa menilai lembaga adat memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial, keharmonisan budaya, serta keberlanjutan pembangunan di Bali. Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus dibarengi penguatan nilai adat, budaya, dan spiritualitas masyarakat.
Ia menegaskan, Lokasabha bukan sekadar agenda internal organisasi adat, melainkan forum penting untuk memperkuat pasemetonan sekaligus membangun sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan masyarakat.
“Lokasabha ini merupakan ruang strategis untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara aspek sekala dan niskala, dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, gotong royong, serta kearifan lokal Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Adi Arnawa berharap pelaksanaan Lokasabha XII di Kabupaten Badung dapat menjadi momentum konsolidasi internal MGPSSR dalam merumuskan program kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial, berdaya guna bagi masyarakat, serta berkelanjutan. Program tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan sosial budaya dan pembangunan sumber daya manusia Bali.
“Saya berharap Lokasabha XII dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama, menjadi ruang dialog konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan organisasi adat ke depan, sekaligus mempertegas peran MGPSSR sebagai penjaga nilai tradisi, etika sosial, dan identitas budaya Bali di tengah arus modernisasi dan globalisasi,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menekankan pentingnya persatuan krama Bali dalam menjaga keharmonisan sosial, adat, budaya, dan kehidupan beragama. Ia mengingatkan Bali sebagai daerah terbuka dan destinasi dunia tidak lepas dari berbagai kepentingan yang berpotensi bertentangan dengan nilai-nilai lokal.
Menurut Koster, penguatan organisasi adat merupakan bagian dari strategi menjaga ketahanan sosial Bali. Ia menilai MGPSSR memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tetap berpegang pada nilai adat dan budaya Bali.
“Kita harus bersatu menjaga Bali. Harmonisasi adat, budaya, dan kehidupan beragama adalah fondasi utama Bali. Berbagai aktivitas yang berpotensi merusak tatanan sosial tidak boleh dibiarkan karena akan berdampak serius bagi masa depan Bali,” tegasnya.
Koster menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung peran organisasi adat melalui ruang partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan gong oleh Gubernur Bali.
Lokasabha XII MGPSSR Provinsi Bali turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, anggota DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana, I Nyoman Parta, dan I Wayan Sudirta, anggota DPRD Kabupaten Badung, para bupati dan wakil bupati se-Bali, serta jajaran pengurus MGPSSR pusat dan daerah.*